JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir pada Selasa (17/11/2026).
Isir mengatakan, peningkatan status perkara merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mendalami berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan dugaan makar.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Isir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan atau memiliki keterlibatan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Kasus ini berawal dari dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Perkara tersebut turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Saat itu, penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana yang harus dibuktikan secara terpisah dari perkara penyadapan.
Dalam prosesnya, penyidik mendalami sejumlah aspek, mulai dari perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Polri juga menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak secara otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana makar. Pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta pemenuhan unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan meningkatnya perkara ke tahap penyidikan, proses hukum selanjutnya akan berfokus pada pengumpulan alat bukti dan pendalaman peran masing-masing pihak. Polri menyatakan penanganan perkara tersebut akan terus dilakukan melalui tim khusus yang telah dibentuk.
Perkembangan ini menjadi babak baru dalam penanganan kasus penyadapan yang turut menyeret sejumlah pejabat kepolisian. Namun, dugaan tindak pidana makar masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir sebelum adanya putusan pengadilan.