JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain mengancam lingkungan dan ekosistem, kebakaran juga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat akibat paparan asap.
Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Putu Yoga Saputra, menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di sekitar titik api, tetapi juga dapat meluas ke wilayah lain seiring penyebaran asap.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang dikutip dalam laporan tersebut, jumlah kumulatif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai 306.309 kasus per 18 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB. Data yang dihimpun sejak Agustus 2026 itu mencakup 69.015 kasus pada balita usia 0–5 tahun, 77.022 kasus pada anak usia 6–9 tahun, dan 49.680 kasus pada kelompok lanjut usia.
Peradah menilai angka tersebut menjadi peringatan bahwa dampak karhutla tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga mata pencaharian masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih besar.
Yoga juga menyoroti penambahan kasus ISPA yang masih terjadi di tengah upaya pengendalian kebakaran. Meski penambahan kasus pada 17 Oktober tercatat 2.778 kasus, lebih rendah dibandingkan 2.808 kasus pada 16 Oktober, kondisi tersebut belum dapat diartikan bahwa ancaman kesehatan telah berakhir.
Untuk mempercepat penanganan, DPN Peradah Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta aparat terkait memperkuat koordinasi di lapangan. Langkah yang dinilai perlu dilakukan meliputi pemadaman darat, operasi udara sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, serta pemantauan titik panas secara berkelanjutan.
Selain pengendalian api, Peradah meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh informasi kualitas udara secara berkala dan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Perlindungan khusus juga diperlukan bagi anak-anak, balita, dan lanjut usia yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Yoga menegaskan bahwa pemadaman, pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan secara bersamaan. Menurutnya, penanganan tidak seharusnya baru diperkuat setelah api meluas atau semakin banyak masyarakat mengalami gangguan kesehatan.
Peradah turut mengajak masyarakat dan dunia usaha berperan dalam mencegah kebakaran, termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar serta pembakaran sampah yang tidak terkendali. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar aturan juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Melalui desakan tersebut, DPN Peradah Indonesia berharap penanganan karhutla dapat memberikan hasil nyata, baik dalam pengendalian titik api maupun pengurangan paparan asap. Koordinasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dinilai penting untuk melindungi keselamatan warga dan mengurangi dampak karhutla pada musim kemarau.
About The Author
