JAKARTA, 9 Oktober 2026 — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat agar semakin responsif terhadap persoalan umat, memberikan manfaat nyata, serta memiliki indikator keberhasilan organisasi yang terukur. Pandangan tersebut disampaikan langsung ole Sekretaris Jenderal DPN Peradah Indonesia dalam sidang Mahasabha XIII PHDI, Jumat (9/10/2026)
Sekjend DPN Peradah Indonesia menilai Mahasabha menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, melakukan refleksi, sekaligus merumuskan arah perjuangan kelembagaan Hindu untuk lima tahun mendatang.
“PHDI bukan hanya wadah pemersatu dan representasi kepentingan umat, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan umat dan negara,” terang Ricky.
Ricky dalam paparannya masih memiliki kepercayaan kuat dari umat Hindu, PHDI dinilai menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Kepercayaan itu harus dijawab melalui pelayanan, program, dan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh umat.
“PHDI ke depan bukan sekadar harus eksis, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat. Jangan hanya hadir ketika persoalan umat sudah membesar. PHDI harus mampu hadir lebih awal untuk mencegah dan mengantisipasi persoalan,” sambungnya
Ricky yang dalam hal ini mewakili Peradah Indonesia meminta setiap calon Ketua PHDI memaparkan visi dan arah kepemimpinannya secara jelas untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, umat dapat mengetahui, mendengarkan, dan menilai gagasan serta program yang ditawarkan masing-masing calon.
“Umat perlu mengetahui ke mana PHDI akan dibawa dalam lima tahun ke depan. Karena itu, setiap calon ketua harus memaparkan visi dan arah kepemimpinannya agar gagasannya dapat didengar dan dinilai oleh umat,” tegasnya.
Peradah Indonesia juga mendorong agar keberhasilan PHDI ke depan tidak hanya diukur dari kegiatan seremonial atau keberlangsungan organisasi, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan bagi umat.
Untuk mengukur kinerja organisasi secara lebih konkret, Peradah Indonesia menyampaikan sepuluh indikator yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan PHDI ke depan, yaitu:
Penyelesaian persoalan umat, berdasarkan jumlah persoalan yang diterima dan berhasil diselesaikan.
Kecepatan respons organisasi, dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi umat.
Kualitas data umat, melalui data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan.
Manfaat program pendidikan, berdasarkan jumlah umat yang memperoleh manfaat dari program pendidikan.
Penguatan ekonomi umat, melalui jumlah UMKM dan kegiatan ekonomi umat yang berhasil diperkuat.
Kemandirian pendanaan organisasi, dengan memastikan sumber pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Perlindungan pura dan aset keumatan, berdasarkan jumlah pura dan aset umat yang berhasil dilindungi.
Pengaderan generasi muda, melalui jumlah kader muda yang dipersiapkan dan diberi ruang untuk memimpin.
Transparansi dan akuntabilitas, dalam tata kelola organisasi serta pengelolaan sumber daya kelembagaan.
Pengaruh terhadap kebijakan publik, melalui kontribusi PHDI dalam memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umat Hindu.
Sepuluh indikator tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas kepemimpinan dan kinerja PHDI secara berkelanjutan. Dengan ukuran yang jelas, umat dapat melihat sejauh mana organisasi mampu menjawab kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan memperjuangkan kepentingan umat.
About The Author
