nusantarasatu.com – Tangerang Selatan, 6 Desember 2023 – Oleh Viyona Marsanda Purba Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.
Di dunia di mana kesehatan mental semakin diakui sebagai hal yang penting bagi kesejahteraan secara keseluruhan, titik temu antara kesehatan mental dan sistem hukum menjadi hal yang sangat penting. Artikel berjudul “Tumbuh Sehat Secara Mental: “Mendukung Kesehatan Mental Anak dalam Sistem Hukum” mengeksplorasi hubungan multifaset antara kesehatan mental dan hukum.
Memahami Kesehatan Mental dalam Istilah Hukum
Kesehatan mental yang diartikan sebagai kemampuan jiwa dalam beradaptasi dengan lingkungannya dalam mengejar kepuasan, kebahagiaan, atau ketenangan hidup, memegang peranan penting dalam kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara rasional. Sistem hukum sering kali mengaitkan definisi kesehatan mental dengan kapasitas individu untuk memahami dan memutuskan masalah secara rasional, sehingga memengaruhi kompetensi hukum dalam proses hukum, kontrak, dan keputusan pribadi.
Tanggung Jawab Hukum atas Kesehatan Mental Anak
Beberapa aspek hukum berdampak pada kesehatan mental anak, antara lain:
- Perlindungan Hukum di Tengah Perceraian:
- Perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak selama perceraian dituangkan dalam undang-undang keluarga dan perlindungan anak.
- Pertimbangan terpenting adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang mempengaruhi keputusan dan pengaturan hak asuh untuk menjamin stabilitas dan dukungan bagi kesehatan mental anak.
- Tanggung Jawab Orang Tua:
- Orang tua memikul tanggung jawab atas kesehatan mental anak mereka, yang mencakup pendidikan, dukungan emosional, dan pengawasan.
- Kendala ekonomi terkadang menyebabkan pengabaian tanggung jawab ini, sehingga berpotensi berdampak negatif pada kesehatan mental anak.
- Faktor Lingkungan dan Sosial:
- Kerangka hukum mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan mental, memastikan perlindungan bagi individu yang rentan dan mengatur hak-hak terkait perawatan kesehatan mental dan perlakuan yang adil.
- Penegakan hukum yang melindungi hak-hak individu, kebijakan publik yang mendukung layanan kesehatan mental, dan peraturan yang menentang diskriminasi berkontribusi terhadap lingkungan kesehatan mental yang positif.
Hukum Terkait Terkait Kesehatan Mental
Beberapa undang-undang di Indonesia menangani masalah kesehatan mental:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa:
- Undang-undang ini secara komprehensif menangani layanan kesehatan mental, pendidikan, dan pencegahan bunuh diri.
- Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan jiwa, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KUHP Pasal 345:
- Mengatasi dorongan bunuh diri yang disengaja, memberikan konsekuensi hukum bagi individu yang dengan sengaja membantu atau mendorong bunuh diri.
- Meskipun bunuh diri bukanlah tindak pidana di Indonesia, membantu atau mendorong tindakan tersebut akan dikenakan sanksi hukum.
- UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002:
- Memberikan tindakan preventif dan represif untuk melindungi kesehatan mental anak, terutama pada saat perceraian.
- Menekankan tanggung jawab orang tua dan memastikan perlindungan hukum dan dukungan yang diperlukan untuk anak.
- UU Nomor 17 Tahun 2023:
- Berfokus pada kesehatan, termasuk kesehatan mental.
- Artikel-artikel khusus membahas upaya kesehatan mental, hak atas layanan, informasi, dan pendidikan kesehatan mental, serta larangan pelecehan terkait kesehatan mental.
Kesimpulan
Peran hukum dalam kesehatan mental sangatlah penting, karena memberikan perlindungan dan jaminan layanan kesehatan bagi individu yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Apapun kondisi kejiwaan seseorang, setiap individu mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan bila perlu disembuhkan dari penyakit jiwa. Upaya preventif yang dilakukan negara dapat mengurangi kasus masalah kesehatan mental yang dapat berujung pada bunuh diri.
Dengan diperkuatnya peran dan penegakan hukum di masyarakat, permasalahan seperti perundungan, pelecehan, dan bahkan perceraian dapat diatasi dengan lebih efektif, sehingga berdampak positif pada kesehatan mental dan mengurangi angka bunuh diri. Dengan memperkuat kerangka hukum, kami bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memprioritaskan dan melindungi kesejahteraan mental, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua orang.
