Wacana dan realisasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu memicu perdebatan panas. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai belanja publik, subsidi, dan program prioritas. Di sisi lain, PPN adalah pajak yang sifatnya regresif—dipungut rata dari semua konsumen tanpa memandang tingkat pendapatan, sehingga secara proporsional lebih membebani kelompok berpenghasilan rendah dibanding kelompok kaya.
Ini bukan soal setuju atau tidak setuju secara emosional, tapi soal bagaimana desain kebijakan bisa menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Mengapa Pemerintah Butuh PPN yang Lebih Besar?
Secara rasional, argumen pemerintah untuk memperluas basis PPN cukup dipahami. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah di antara negara-negara G20, jauh di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Dengan basis penerimaan yang sempit, ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial jadi terbatas. PPN dipilih karena mudah dipungut, sulit dihindari, dan basisnya luas—berbeda dengan PPh yang lebih rentan penghindaran pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi.
Tapi Siapa yang Menanggung Bebannya?
Masalahnya, kenaikan tarif PPN yang berlaku merata akan dirasakan paling berat oleh rumah tangga berpendapatan rendah, yang proporsi belanjanya terhadap pendapatan jauh lebih besar dibanding kelompok kaya. Ketika harga kebutuhan sehari-hari naik akibat PPN, kelompok inilah yang pertama kali menyesuaikan pengeluaran—biasanya dengan mengurangi konsumsi, bukan mengorbankan tabungan yang memang tidak mereka miliki.
Pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayur, dan jasa pendidikan-kesehatan memang membantu menahan dampak. Tapi banyak barang dan jasa “semi-esensial”—seperti bahan baku usaha kecil, produk kebutuhan anak, atau jasa transportasi tertentu—yang tetap kena PPN dan efeknya menjalar ke ongkos hidup harian, termasuk lewat kenaikan harga di tingkat UMKM yang menjadikan barang-barang tersebut sebagai bahan produksi.
Mengapa Timing dan Komunikasi Penting
Kenaikan PPN yang diterapkan di tengah tekanan daya beli, PHK di berbagai sektor, dan inflasi bahan pokok yang belum stabil berisiko memperberat kondisi yang sudah rentan. Selain besaran tarif, waktu penerapan kebijakan fiskal semacam ini idealnya memperhitungkan kondisi ekonomi riil masyarakat, bukan hanya target penerimaan dalam APBN.
Komunikasi publik pemerintah soal PPN juga sering terlambat dan reaktif—muncul setelah kritik publik memuncak, bukan disampaikan secara transparan sejak awal dengan penjelasan yang jelas soal barang apa saja yang dikecualikan dan mengapa kenaikan ini diperlukan.
Jalan Tengah yang Realistis
Kenaikan PPN mungkin memang tidak terhindarkan dalam jangka panjang mengingat kebutuhan fiskal negara. Tapi keberpihakan terhadap kelompok rentan harus terlihat nyata: perluasan daftar barang bebas PPN yang benar-benar mencerminkan kebutuhan pokok terkini, kompensasi langsung bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin, serta transparansi penuh soal ke mana tambahan penerimaan pajak ini akan dibelanjakan.
Rakyat tidak anti terhadap pajak yang lebih tinggi selama mereka melihat manfaatnya kembali secara nyata—lewat layanan publik yang lebih baik, bukan sekadar angka penerimaan yang naik di atas kertas.
About The Author
