JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjadikan ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Presiden, pembangunan ekonomi Indonesia harus berpihak kepada seluruh rakyat dengan mengedepankan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan nasional.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok atau wilayah tertentu. Negara, kata dia, harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” katanya.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti pentingnya pelayanan publik dan birokrasi yang kuat sebagai syarat kemajuan negara. Pemerintah dinilai harus mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju tanpa pelayanan publik yang baik, birokrasi yang kuat, dan kepastian hukum,” ucapnya.
Prabowo mengatakan pemerintah terus melakukan penguatan institusi negara, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara guna menciptakan lembaga yang profesional dan bersih dari praktik korupsi.
“Ada yang sampai hampir 300 persen kenaikan penghasilan hakim-hakim kita,” ujarnya.
Selain itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola birokrasi nasional. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Prabowo menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026 dan lebih dari 60 ribu koperasi aktif hingga akhir tahun.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus minimal 20 ribu koperasi berjalan, dan akhir tahun harus di atas 60 ribu,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
“Kita canangkan pembangunan 100 gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun. Kita juga dorong konversi motor dan mobil BBM ke kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM,” ujar Prabowo.
Melalui berbagai langkah tersebut, Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan strategi nyata untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
About The Author
