Nama: Novia Maharani
Kelas: 03PPKE001
Nim: 241011500031
Fakultas: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prodi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Mata Kuliah: Hak Asasi Manusia
Dosen Pengampu: Bapak. Dr. Herdi Wisman Jaya, S.Pd., M.H.
Pendahuluan
Transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto menandai fase penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Transisi ini tidak hanya terkait arah kebijakan ekonomi dan politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi negara dalam menjamin hak asasi manusia (HAM). Isu HAM tetap menjadi barometer kualitas demokrasi, baik dalam penyelesaian pelanggaran masa lalu maupun dalam menghadapi tantangan baru di era digital.
Pembahasan
Pada masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat sejumlah catatan penting terkait HAM. Pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi langkah yang patut dicatat, meski penyelesaiannya masih terbatas pada pengakuan moral tanpa mekanisme yudisial yang jelas (Komnas HAM, 2025). Konflik agraria yang muncul akibat proyek strategis nasional juga memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat, sementara kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan menunjukkan bahwa perlindungan hak sipil belum sepenuhnya terjamin.
Telah genap setahun era Prabowo, HAM menemui tantangan yang semakin kompleks. Dilansir dari Amnesty International (2025) yang menyatakan bahwa “praktik-praktik otoriter kian menyerang jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.” SETARA Institute (2024) juga mencatat penurunan skor HAM Indonesia menjadi 3,1 dari skala 7, yang menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan dalam perlindungan hak-hak dasar. Sementara itu, Komnas HAM (2025) juga menyatakan bahwa komitmen penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di era Prabowo belum menunjukkan proses yang terlihat, dengan Komisioner Anis Hidayah menekankan bahwa “korban berhak untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.”
Aspek baru yang muncul dan sangat relevan dengan kondisi saat ini adalah digital human rights. Kebebasan berekspresi di ruang digital masih menghadapi ancaman kriminalisasi, terutama terhadap aktivis dan jurnalis yang menyampaikan kritik melalui media sosial (Amnesty International, 2024). Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Di sisi lain, penyebaran hoax, disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital menimbulkan ancaman baru bagi kualitas demokrasi, sehingga menuntut kebijakan yang lebih komprehensif.
Meski demikian, terdapat beberapa kemajuan yang perlu menjadi catatan. Pengakuan negara atas pelanggaran HAM masa lalu membuka ruang bagi diskusi publik yang lebih luas. Regulasi perlindungan data pribadi menjadi pondasi awal bagi penguatan hak digital, sementara semakin meningkatnya kesadaran Masyarakat sipil dengan partisipasi aktif dalam monitoring kebijakan pemerintah.
Kesimpulan
Transisi politik dari Jokowi ke Prabowo memperlihatkan dinamika HAM yang kompleks dan penuh tantangan. Tugas besar masih menanti, mulai dari penyelesaian pelanggaran masa lalu, perlindungan masyarakat adat, hingga kebebasan beragama. Di sisi lain, era digital menghadirkan tantangan baru berupa perlindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi online. Meski terdapat sejumlah kemajuan, konsistensi pemerintah dalam menjamin HAM akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia ke depan.
Daftar Pustaka
Amnesty International. (2024). Human rights in Indonesia. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/
Amnesty International. (2025, April 29). Laporan HAM Amnesty International: 2024 Tahun Menguatnya Praktik Otoriter di Indonesia dan Dunia. Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-ham-amnesty-international-2024-tahun-menguatnya-praktik-otoriter-di-indonesia-dan-dunia/04/2025/
Komnas HAM. (2025, January 17). Komnas HAM Ingatkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Era Prabowo. VOI. https://voi.id/berita/452116/komnas-ham-ingatkan-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-di-era-prabowo
SETARA Institute. (2024, December 11). Rilis Indeks HAM 2024: Distraksi Hak Asasi di Rezim Transisi. IndonesiaSatu.co. https://indonesiasatu.co/detail/rilis-indeks-ham-2024–setara-institute–distraksi-hak-asasi-di-rezim-transisi
SETARA Institute. (2024, December 11). Setara Institute Ungkap Skor Indeks HAM di Indonesia Tahun 2024 Turun. Tagar.id. https://www.tagar.id/setara-institute-ungkap-skor-indeks-ham-di-indonesia-tahun-2024-turun/
About The Author
